Arsip

Posts Tagged ‘LPJK’

Perlem LPJK 07, 08 & 09 Tahun 2012

3 Desember 2012 2 komentar

Akhirnya yang telah beberapa waktu ditunggu…Peraturan Lembaga LPJK yang mengatur tentang Komite Lisensi, Unit Seritifikasi Badan Usaha (USBU) dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) terbit. Ditetapkan 3 sekaligus Perlem tersebut pada tanggal 14 November 2012 yang lalu.

Peraturan ini menjadi dasar untuk pembentukan unit sertifikasi dan pemberian lisensi apakah Unit Sertifikasi yang dibentuk memenuhi yang akhirnya akan diberikan kewenangan untuk melakukan Sertifikasi untuk badan Usaha maupun Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi masing – masing keberadaan Unit Sertifikasi yang bersangkutan.

Silakan unduh / download Perlem LPJK Nomor 07, 08 & 09 Tahun 2012 di halaman Download.

Iklan

Apa itu SIKI (Desktop) ?

27 November 2012 Tinggalkan komentar

Seperti yang telah kita ketahui bersama paska pergantian kepengurusan LPJK tingkat Nasional, berganti pula sistem operasional proses sertifikasi & registrasi sertifikat jasa konstruksi di dalamnya. Yang mana sebelumnya kita mengenal istilah SIMJAKON (Sitem Manajemen Jasa Konstruksi) atau dikenal juga dengan SIMOLI (Simjakon Online), untuk saat ini kita diperkenalkan dengan istilah SIKI (Sistem Informasi Konstruksi Indonesia).

Pada awal – awal periodesasi atau istilahnya pada masa transisi, penerbitan sertifikat jasa konstruksi baik itu SBU, SKA maupun SKTK rencana awalnya menggunakan sistem SIKI berbasis website/web. Baca selanjutnya…

Juknis Pelaksanaan Registrasi SBU/SKA/SKTK

Pada tanggal 22 Maret 2012 yang lalu, walau dalam penyampaiannya baru disampaikan ke LPJK Daerah di akhir bulan yakni hari Jum’at sore tanggal 30 Maret 2012, LPJKN mengeluarkan Surat Edaran nomor 02/SE/LPJK-N/III/2012 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Registrasi SBU/SKA/SKTK.

Secara sepintas, tidak ada perubahan mendasar dari Surat Edaran sebelumnya yakni 01/SE/LPJK-N/XII/2011 hanya ada penambahan dan ralat sehingga diharapkan semakin jelas untuk pelaksanaanya. Sebagai contoh, disebutkan seperti apa yang dikategorikan sebagai permohonan baru, masa berlaku SKA/SKTK untuk proses perpanjangan & registrasi ulang SBU minimal 3 (tiga) bulan, menyerahkan SBU asli (bukan fotocopy) dan masih banyak lagi.

Baca selanjutnya…

Akankah Ada Gejolak di Proses Registrasi Kontraktor Golongan Besar ?

6 Februari 2012 Tinggalkan komentar

Setelah mencermati isi dari Perlem LPJK nomor 03 Tahun 2011 ada sesuatu yang menurut penulis ada perubahan di syarat dan ketentuan mengenai PJT dan PJB. Hal ini terlihat di Pasal 11 ayat 5 yang berbunyi “PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat merangkap sebagai PJT dan/atau PJBU pada Badan Usaha yang sama”.

Di dalam lampiran 2 juga jelas disebutkan bahwa PJT boleh dirangkap oleh PJBU, sedangkan PJB tidak boleh dirangkap oleh PJBU/PJT.

Baca selanjutnya…

Kategori:Dunia Konstruksi Tag:, , , ,

Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus LPJK Daerah Provinsi Kalimantan Barat

30 Desember 2011 Tinggalkan komentar

Pada hari kamis (29/12) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus LPJK Daerah Provinsi Kalimantan Barat periode 2011 – 2015. Acara pelantikan dan pengukuhan dilaksanakan di Balai Petitih kantor Gubernur, dihadiri oleh sejumlah pengurus BUMN, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi/BSK, perguruan tinggi dan instansi terkait.

Dewan Pengurus LPJK Daerah Kalbar berjumlah 7 orang yang mewakili 4 kelompok unsur, yang terdiri dari 1 orang dari unsur asosiasi perusahaan, 2 orang dari unsur asosiasi profesi, 2 orang dari unsur pemerintah dan 2 orang dari unsur perguruan tinggi/pakar.

Baca selanjutnya…

Surat Edaran LPJK Nomor 01 tentang Proses SBU, SKA & SKTK

24 Desember 2011 Tinggalkan komentar

Paska terbitnya Perlem LPJK Nomor 02, 03, 04 & 05 serta sudah diadakannya Sosialisasi yang telah lalu, LPJKN Balai Krida langsung mengeluarkan Surat Edaran perihal Proses Registrasi Ulang dan Penerbitan SBU, SKA & SKTK.

SE LPJK yang bernomor 01/SE/LPJK-N/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 dengan tegas dijelaskan, baik tingkat LPJKN maupun LPJKD untuk segera memproses penerbitan SBU, SKA & SKTK dengan harus terlebih dahulu membentuk ULSN/ULSLD (Unit Layanan Sertifikasi Nasional/Daerah) . Dan di dalamnya juga mensiratkan bahwa dalam hal Sistem Teknologi Informasi (STI) LPJK tidak berjalan dengan baik, maka pencetakan sertifikat dapat dilakukan secara manual oleh LPJK, Asosiasi, dan Institusi Diklat.

Baca selanjutnya…