Beranda > Dunia Konstruksi > Akankah Ada Gejolak di Proses Registrasi Kontraktor Golongan Besar ?

Akankah Ada Gejolak di Proses Registrasi Kontraktor Golongan Besar ?

Setelah mencermati isi dari Perlem LPJK nomor 03 Tahun 2011 ada sesuatu yang menurut penulis ada perubahan di syarat dan ketentuan mengenai PJT dan PJB. Hal ini terlihat di Pasal 11 ayat 5 yang berbunyi “PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat merangkap sebagai PJT dan/atau PJBU pada Badan Usaha yang sama”.

Di dalam lampiran 2 juga jelas disebutkan bahwa PJT boleh dirangkap oleh PJBU, sedangkan PJB tidak boleh dirangkap oleh PJBU/PJT.

Dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa seorang PJBU bisa merangkap sebagai PJT akan tetapi tidak sebagai PJB. Sedangkan jika seorang PJT walaupun dia tidak menjabat sebagai PJBU tidak diperkenankan sebagai PJB. Jadi, jika Badan Usaha memiliki 2 bidang, dipastikan minimal harus mempunyai 3 orang berbeda yang bersertifikat keahlian.

Hal ini jelas berbeda dari ketentuan sebelumnya di Perlem 11a Tahun 2008 yang disebutkan bahwa seorang PJT dapat merangkap PJB dan bahkan PJBU sekaligus. Atau bisa digambarkan jika ada seorang yang mempunyai SKA dapat mendirikan Badan Usaha dengan jumlah 1 bidang.

Dengan demikian, sebagaimana gambaran di atas, ini perlu menjadi perhatian semuanya. Kekagetan atau ketidaktahuan akan terjadi jika tidak mencermati, tidak perduli atau bahkan pura-pura tidak tahu/kaget dengan adanya peraturan yang baru, dengan dalih peraturan bikin bingung atau ribet saja. Kebanyakan dari mereka, intinya mengerti bahwa SBU yang terbit setelah 30 September 2011 harus dicetak ulang lah, ditukar guling lah dengan blangko baru yang berbentuk landscape (melintang).

Seharusnya hal ini perlu disosialisaikan ke masyarakat jasa konstruksi agar nantinya tidak timbul hal-hal yang semestinya tidak diinginkan bersama. Tetapi kalau dalam sosialisasi yang diributkan masalah kinerja ya itu diluar alur, kalau kinerja mestinya itu dapat dipertanyakan di laporan pertanggung jawaban, jika itu ada. Mungkin melalui tulisan ini, penulis berharap dapat menjadi media penjelasan untuk kita bersama.

Semoga.🙂

(senin, 18 Pebruari 2012)

ow ow ternyata oh ternyata, akan saya luruskan hal tersebut di atas…

sesuai Surat Edaran LPJK Nomor : 01/SE/LPJK-N/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 butir 18 disebutkan ” 18. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/SE/M/2010 bahwa perpanjangan masa berlaku diterbitkan berdasarkan peraturan saat penerbitan maka persyaratan yang diatur pada Peraturan Lembaga Nomor 02 Tahun 2011 pasal 11 ayat 5 hanya diberlakukian untuk permohonan baru. “

Jadi menurut penulis tidak akan terjadi hal-hal yang tidak semestinya, terkecuali hanya untuk permohonan baru.

Semoga🙂

Kategori:Dunia Konstruksi Tag:, , , ,
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: