Beranda > Dunia Konstruksi > Beberapa Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Tahun 2012

Beberapa Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Tahun 2012

Ngambil berita dari bpksdm tentang Beberapa Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Tahun 2012.

Jakarta, 06/01/12 (BP Konstruksi) – Hari ini Jum’at (06/01) dilaksanakan Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Barat di Jakarta, dengan tema Evaluasi Kinerja 2011 untuk Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Program 2012. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno, seusai pengarahan dari Menteri PU pada acara tersebut menyampaikan beberapa hal terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di tahun 2012 dan pembinaan sektor jasa konstruksi di Indonesia.

Beberapa peraturan penting yang disampaikan tersebut antara lain Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, PerKa LKPP Nomor 07/2011 tentang Black List, Permen PU No. 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian IUJK Asing, Surat Edaran No. 09/SE/M/2011 tentang Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi.

Beberapa penjelasan terkait peraturan-peraturan tersebut antara lain Berpedoman pada Lampiran III dan IV PerPres No. 54/2010 dimana IUJK menjadi salah satu persyaratan kualifikasi Perencana, pelaksana, dan pengawas konstruksi dapat mengikuti pemilihan penyedia jasa apabila memenuhi ketentuan pasal 8 dan pasal 9 UUJK yg dituangkan dalam bentuk SBU, SKA dan/atau SKT, yaitu: SBU/SKA/SKT yang diterbitkan sebelum 30 September 2011 dan belum habis masa berlakunya; dan SBU/SKA/SKT yang baru dan perpanjangan setelah 30 September 2011, diterbitkan oleh LPJK berdasarkan PP 92/2010 yang dikukuhkan oleh Menteri PU pada 10 Agustus 2011 dengan SK Menteri PU No. 223/KPTS/M/2011.

“Hanya ada dua jenis SBU yang dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa yaitu SBU yang terbit, diperpanjang atau diregistrasi ulang sebelum 30 September 2011 dan masa berlakunya belum habis atau SBU yang terbit, diperpanjang, atau diregistrasi ulang setelah 30 Sep 2011 wajib menggunakan blanko baru LPJKN yang dikukuhkan Menteri PU”, tegas Bambang Goeritno.

Dan patut diperhatikan bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang sah dan legal secara hukum adalah yang telah dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Agustus 2011 di Jakarta, dengan nama-nama pengurusnya yaitu Tri Widjajanto Joedosastro sebagai Ketua Umum, Putut Marhayudi sebagai Wakil Ketua I, Wiratman Wangsadinata sebagai Wakil Ketua II, dan Sarwono Hardjomuljadi sebagai Wakil Ketua III. Sedangkan Anggota terdiri dari Bambang Kusumarijadi, Ruslan Rivai, T. Achdiat, Darma Tyanto Saptodewo, Harry Purwantara, Jimmy Siswanto Juwana, Gede Widiadnyana, Krishna Suryanto Pribadi, Nyoto Suwignyo, dan Yaya Supriyatna Sumadinata.

Kantor LPJKN adalah di Gedung Balai Krida Jl. Iskandarsyah Raya No. 35 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, Phone 0217201476 Fax 0217201472, Web site: http://www.lpjk.net . (tw/hl)

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: